Sisi Gelap Pengakuan Negara Yahudi

0
1029

DALAM pidatonya di American Jewish Committee (AJC) Global Forum — yang juga dihadiri anggota Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia, Yahya Cholil Staquf — Ahad 10 Juni 2018, di Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap rintangan utama bagi perdamaian Israel dan Palestina. Netanyahu tidak menyebut kelompok perlawanan militer semacam Hamas atau Jihad Islam. Tapi, bos Partai Likud ini menyatakan, ketidakmauan Palestina untuk mengakui Israel sebagai “Negara Yahudi” adalah rintangan utama tersebut.

“Jika Presiden (Mahmoud) Abbas (Presiden Otoritas National Palestina–red) mau membuat perdamaian, demi Tuhan, akui Negara Yahudi,” katanya. “Itu akan membawa perdamaian sekali dan untuk selamanya.”

Aktivis Palestina dan salah satu inisiator The Gaza Freedom Flotilla, Huwaida Arraf, menentang pernyataan Netanyahu. Dia bilang, rintangan utama perdamaian adalah justru penolakan Israel untuk mengakui hak kebebasan dan kesetaraan orang Palestina. Rintangan utama lainnya adalah dukungan keuangan, militer, dan politik Amerika Serikat kepada pendudukan Israel.

Huwaida bahkan menilai tuntutan Netanyahu agar Israel diakui sebagai “Negara Yahudi” harus ditolak oleh siapa pun yang percaya bahwa semua orang berhak diperlakukan setara, terlepas dari agama atau identifikasi apa pun. “Menuntut untuk diakui sebagai negara Yahudi sama saja dengan menuntut persetujuan untuk mempertahankan sistem hukum diskriminatif dan rasis,” kata aktivis sekaligus pengacara internasional itu kepada INDOPRESS.ID, Kamis 14 Juni 2018.

Menurut Huwaida, saat ini 20 persen populasi di Israel adalah orang Palestina, baik itu Muslim maupun Kristen. Mereka, dia bilang, adalah populasi yang tak diperlakukan sama dengan warga Yahudi. “Mereka warga negara kelas tiga, minoritas yang hampir-hampir tak dianggap.”

Lebih jauh, Huwaida menjelaskan, Parlemen Israel atau Knesset sejauh ini telah menerbitkan lebih daripada 50 undang-undang diskriminatif terhadap populasi non-Yahudi. “Semua undang-undang itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan orang Palestina, dari reunifikasi dengan keluarga mereka, hak kewarganegaraan, hingga layanan publik,” kata perempuan Palestina 42 tahun asal Galilee, yang kini masuk ke dalam wilayah Israel, itu.

Adalah, sebuah lembaga advokasi hak minoritas di Israel, mendaftar sekitar 50-an undang-undang diskriminatif yang ditetapkan sejak 1948. Penelusuran INDOPRESS.ID pada pusat data lembaga itu menemukan, undang-undang diskriminatif itu utamanya berkaitan dengan penguasan tanah dan kewarganegaraan.

Beberapa undang-undang menjadi dasar kebijakan untuk mengalokasikan tanah secara eksklusif kepada Yahudi, mengkhususkan pembangunan hanya di lingkungan Yahudi, dan memberi izin pembangunan hanya untuk Yahudi. Undang-undang tentang penyitaan tanah tak bertuan yang ditetapkan pada 1950, misalnya, menetapkan bahwa tanah yang ditinggalkan orang dan lembaga Palestina sejak 29 November 1947 dikuasai oleh negara. Beleid ini, menurut Adalah, digunakan sebagai instrumen hukum oleh Israel untuk menguasai dan mengambil alih tanah milik pengungsi Palestina hingga kini.

Pada 1953, Knesset juga mengadopsi beleid yang memberi kewenangan eksklusif kepada Jewish National Fund untuk membeli tanah yang dikuasai negara hanya untuk warga Yahudi. Pada tahun yang sama, lahir juga undang-undang yang mengubah kepemilikan tanah di 349 desa Arab — seluas sekitar 1,2 dunam atau 1.200 kilometer persegi — menjadi milik negara yang kemudian digunakan secara khusus untuk warga Yahudi.

Berkaitan dengan hak kewarganegaraan, pada 1950, Knesset menerbitkan apa dikenal dengan “Undang-Undang Kepulangan” (Law of Return). Beleid ini memberi hak eksklusif kepada Yahudi di seluruh dunia untuk berimigrasi ke Israel dan menjadi warga negara.

Sisi gelap undang-undang ini, menurut Adalah, muncul ketika Israel justru menolak hak orang Palestina untuk kembali ke kampung halaman mereka yang sekarang menjadi negara Israel. Undang-undang ini secara berkala diperkuat dengan beleid lain, seperti hukum yang melarang orang Palestina di Israel untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kemudian juga ada undang-undang yang melarang partai politik yang menolak keberadaan Israel sebagai “Negara Yahudi”. Dengan kata lain, sebuah partai yang mengadvokasi persamaan hak bagi semua warga negara di Israel tidak akan diizinkan untuk mengikuti pemilihan umum.

Baru-baru ini, atau pada 4 Juni 2018, Al-Monitor melaporkan, pimpinan Knesset menolak sebuah usulan rancangan undang-undang yang bertajuk “Negara bagi Semua Warganya”, bahkan sebelum usulan itu diagendakan untuk dibahas. Draf yang diajukan tiga anggota parlemen dari faksi Arab itu berupaya mendefinisikan ulang status Israel sebagai “Negara Yahudi” yang dinyatakan dalam Deklarasi Kemerdekaan pada 14 Mei 2018 sebagai negara bagi semua warganya, baik Yahudi maupun non-Yahudi.

Sebelumnya, kepada INDOPRESS.ID, Profesor Sejarah Universitas Tel Aviv, Shlomo Sand, menyatakan bahwa Israel bukanlah negara demokrasi. Sebab, menurut Sand, Israel mendasarkan kebangsaannya kepada etnik dan agama, bukan kepada kewarganegaraan. “Negara demokrasi itu milik semua warganya,” kata penulis buku best seller, The Invention of Jewish People (2009).

“Definisi bangsa di Israel seharusnya adalah ‘orang Israel’ bukan ‘orang Yahudi’ dan dasarnya harus kewarganegaraan bukan etnik,” katanya. “Tapi hingga kini, Israel mendefinisikan dirinya sebagai ‘negara Yahudi’, dan inilah yang membuat saya tak percaya bahwa Israel akan bisa bertahan lama.”

Bagi Sand, mengklaim sebagai negara demokrasi sementara terus menjadi tempat eksklusif bagi imigran Yahudi adalah sebuah oksimoron. “Ini oksimoron yang melahirkan konsekuensi buruk: ia menciptakan ketidakadilan, memunculkan diskriminasi bagi penduduk asli, dan mendatangkan kerusakan bagi kita semua.”

Karena itu, menurut Huwaida, perjuangan bangsa Palestina sebenarnya bukan semata pendirian sebuah negara tapi kebebasan dan pemenuhan hak. Solusi Dua Negara yang selalu dibicarakan, dia bilang, sebenarnya tak pernah layak sebagai solusi karena tak menjamin kebebasan, kesetaraan, dan pemenuhan hak bangsa Palestina.

Solusi Dua Negara, kata Huwaida, dirancang di atas keinginan Israel untuk mempertahankan supremasi agama dan etnik. Bahkan, solusi yang cacat itu pun terus dirusak oleh Israel sendiri karena permukiman ilegal terus diperluas di tanah Palestina hingga jumlahnya tiga kali kali dari saat Kesepakatan Oslo ditandatangani pada 1993.

“Bahkan, jika negara Palestina berdiri besok tetapi Israel tetap menjadi negara apartheid, perjuangan kami tak akan berakhir,” katanya. “Tak masalah solusi dua negara atau satu negara, atau bahkan sepuluh negara sebab yang kami butuhkan adalah solusi yang di dalamnya hak semua orang dijamin dan diperlakukan sama oleh pemerintah yang dipilih dan mewakili rakyat.”[](Irman A)

[IndoPress]

Comments

comments