Tepuk Tangan di Yerusalem: Not in Our Name

0
2257

Oleh Hertasning Ichlas

DI HADAPAN sekitar 2400 orang peserta American Jewish Committee (AJC) Global Forum bertempat di International Convention Centre, Yerusalem, pada 10 Juni lalu, suara dan air muka Benjamin Netanyahu tampak semringah. Dia berpidato memuji AJC yang disebutnya selalu berpihak kepada Israel dan menjadi organisasi advokasi Yahudi Amerika pertama dan paling berpengaruh yang telah mendirikan kantor di Yerusalem sejak 60 tahun lalu.

“Kami senang jika banyak organisasi dan negara mendirikan kantor dan kedutaan di Yerusalem,” ucap Netanyahu bersemangat disambut gemuruh tepuk tangan dan tawa peserta.

Dia melanjutkan pidatonya dengan mengapresiasi posisi AJC yang telah membangun jembatan komunikasi dengan pelbagai pihak di penjuru dunia, termasuk dengan pihak yang diakui Netanyahu tak pernah dia singgung sebelumnya kecuali pada forum itu. Pihak itu adalah dunia Muslim yang dia sadari semakin penting dan penuh harapan.

Lalu peristiwa mencengangkan yang seperti melabrak segala ketabuan itu pun terjadi. Entah spontan atau sebaliknya terencana, Netanyahu secara khusus memberi ucapan selamat datang kepada “kalian (Muslim) dari Indonesia” yang menurutnya selama ini telah menjalin hubungan baik melalui AJC.

Hadirin segera merespons sapaan Netanyahu kepada tetamunya, Muslim Indonesia, itu dengan memberi tepuk tangan meriah. Kamera kemudian menyorot Yahya Cholil Staquf, Katib Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang terlihat turut bertepuk tangan, mungkin untuk dirinya sendiri dan rombongannya, disertai wajah yang tak kalah semringah daripada Netanyahu.

Saya seperti tak percaya dengan apa yang telah saya lihat dan dengar pada bagian video yang dirilis AJC itu. Pikiran saya seketika gelap dan rusuh. Terus terang saya merasa tidak rela keindonesiaan serta keislaman saya seperti dicatut oleh sapaan Netanyahu kepada tetamunya dari Indonesia. Sementara saat itu hati dan simpati saya kepada Palestina seperti amblas dihanyutkan oleh pengatasnamaan yang gila-gilaan itu.

Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang akan kita katakan kepada dunia, terutama kepada Palestina?

Tentu kehadiran Yahya Cholil tidak mewakili Muslim Indonesia, bahkan mungkin juga tidak mewakili NU. Tapi di forum itu, terlihat begitu gampangnya Muslim Indonesia berada dalam genggaman public relation Israel hanya dengan kehadiran rombongan kecil Yahya Cholil. Melalui sapaan hangat Netanyahu itu, tetamu Indonesia dikesankan sebagai sahabat dan orang-orang yang senang-senang saja untuk duduk bersama dengan para pelobi kelas berat Zionis-Israel di forum tahunan AJC.

Tentu bagi saya, yang paling memilukan adalah menyaksikan kesediaan Yahya Cholil membalas sapaan Netanyahu dengan tepuk tangan mesra. Netanyahu menawarkan harmoni dengan dunia Islam tapi ia tetaplah Netanyahu yang sama yang menurut saya tak pantas kita dekati, apalagi memberi tepuk tangan.

Dia sosok degil haus darah. Laporan tim penyelidik PBB di Jalur Gaza pada 2015 setebal 217 halaman kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyebutnya telah melakukan kejahatan perang. Dia orang biadab yang disebut oleh mantan Perdana Menteri Belanda, Dries van Agt, sebagai penjahat perang yang harus dibawa ke Mahkamah Internasional.

Tak cukup itu, kita bisa memperhatikan langkah publik di Inggris yang menggalang petisi publik dan sudah ditandatangani ratusan ribu orang untuk meringkus Netanyahu sebagai penjahat perang jika dia masuk ke Inggris. Sementara di Spanyol, berdasarkan tafsir hakim dan konstitusi mereka, Netanyahu diputuskan wajib ditangkap sebagai penjahat perang jika masuk ke wilayah Spanyol.

Atau kenanglah Stephen Hawking, ilmuwan besar yang semasa hidupnya tak sudi untuk datang memenuhi undangan konferensi akademik di Israel demi solidaritas kepada Palestina. Atau jika itu tidak cukup menggugah moral kita yang cepat lupa, perhatikan boikot kekinian yang dilakukan tim nasional sepakbola Argentina dan sejumlah selebritas dunia yang menolak datang ke Israel demi empati kepada Palestina.

Jika kita menyaksikan kembali video pidato Netanyahu dan video sesi tanya jawab “A Conversation with Pak Yahya” di forum AJC, yang dengan mudah bisa kita akses, kita bisa segera tahu bahwa forum AJC dan Netanyahu tahu persis bagaimana mengelola dampak politik atas kehadiran tetamu berharganya dari Indonesia. Mereka menempatkan kedatangan Yahya Cholil dan rombongan kecilnya dengan sangat baik untuk mengatasnamakan hal-hal yang selama ini tabu dan terlarang untuk mereka klaim, apalagi di tengah tekanan dunia yang semakin keras terhadap kekejaman Israel atas Palestina.

Dan ironisnya, itu terjadi di tengah sikap tegas dan sangat prinsipil dari pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Israel. Berbeda dengan langkah Yahya Cholil, Presiden justru dengan lantang menyerukan boikot terhadap Israel di hadapan forum Organisasi Konferensi Islam. Bahkan, Angkatan Udara kita ‘mengusir’ pesawat Netanyahu dari wilayah udara Indonesia saat pesawat itu hendak terbang menuju Australia. Baru-baru ini pula, Pemerintah memutuskan menolak memberi visa kepada 54 warga Israel.

Melalui kehadiran Yahya Cholil, forum AJC sebagai corong advokasi pro-Israel ingin mendapatkan simpati berlipat ganda dari dunia Muslim, dari Nahdlatul Ulama yang dengan sengaja ditekankan sebagai organisasi Muslim terbesar di dunia, dan pada gilirannya dari Indonesia yang secara tidak langsung diatasnamakan melalui sapaan “mematikan” Netanyahu.

Apa sebenarnya pesan yang diperjuangkan Yahya Cholil dan rombongan kecilnya dari NU tentu harus pula kita anggap penting dan layak didengar. Melalui keterangan klarifikasi Yahya Cholil kepada Menteri Luar Negeri — jika keterangan itu benar — dan melalui keterangan resmi pengurus NU atau keterangan tidak resmi dari sejumlah tokoh NU, pesan yang ingin disampaikan Yahya Cholil adalah membela posisi Palestina dan berusaha menyampaikan pemikiran tentang Yahudi yang sejujur-jujurnya. Sebagian alasan heroik lainnya yang terdengar dari pihak NU adalah untuk berdakwah tentang Palestina dan mengupayakan perdamaian langsung di kandang lawan, sesuatu yang katanya hanya orang NU yang bisa melakukannya.

Namun, jika berkesempatan menyaksikan langsung video sesi “A Conversation with Pak Yahya” di forum AJC dengan Rabbi David Rosen, Direktur International AJC, kita tak mendengar sepatah kata pun dari Yahya Cholil yang menyebut “Palestina”, apalagi berusaha menegaskan dan membela posisinya.

Yahya Cholil lebih banyak berbicara pentingnya orang beragama menemukan intrepretasi baru agar bisa hidup harmonis. Dia menyeru agar semua pihak yang berkepentingan terhadap perdamaian dunia mempraktikkan apa yang disebut dalam Islam sebagai “Rahmah”. Menurutnya, Rahmah atau kasih dan sayang kepada sesama harus menjadi pilihan fundamental untuk perdamaian.

Lalu, sesi kurang lebih 15 menit itu pun ditutup dengan tepuk tangan panjang hadirin.

Melihat singkatnya dialog, kita tahu kehadiran Yahya Cholil dan rombongan sepertinya jauh lebih penting bagi forum AJC daripada pesannya yang sederhana dan bahkan sama sekali tak menyinggung nestapa penindasan di Palestina, apatah lagi pembelaan terhadapnya.

Sekarang semuanya sudah terjadi di forum AJC. Kita bisa menyimpulkan secara berbeda-beda, apakah yang dilakukan Yahya Cholil layak dipuji atau dicaci. Dipuji karena berani mendakwahkan “Rahmah” dan perdamaian kepada para peyakin dan pelobi militan keberlangsungan negara Israel. Atau sebaliknya dicaci karena sudah melayani penjajah Palestina dengan harga murah, apalagi tak bisa menghindarkan diri dari pengatasnamaan Muslim Indonesia (risiko yang seharusnya dengan mudah bisa dikalkulasi).

Bagi saya, kehadiran Yahya Cholil memberi posisi moral kepada Israel sebagai penjajah untuk dianggap sama-sama memiliki hak moral untuk berdamai dan hidup berdampingan sementara terus mempertahankan wilayah pendudukan dan praktik kolonialnya. Israel terus memblokade Gaza dalam satu dekade terakhir, terus membangun permukiman khusus Yahudi di wilayah pendudukan, dan membunuh warga Palestina yang hanya berdemonstrasi tanpa senjata di Gaza dalam Great Return March sejak 30 Maret.

Asumsi yang muncul adalah pendudukan Israel atas Palestina ingin digambarkan sebagai konflik dimana kedua pihak absah dan legal. Padahal, yang sebenarnya terjadi dan diakui dunia internasional adalah penjajahan. Ini bukan soal orang yang bertikai, sehingga perlu didamaikan. Ini soal tanah dan negeri orang Palestina yang dirampas dan warganya diusir dan dibunuh. Kita memerlukan keadilan yang diawali dari keadilan dalam berpikir.

Tanpa membuat masalah ini menjadi runcing, apalagi menjadikannya sebagai bahan pertengkaran politik menjelang 2019, ada pekerjaan rumah serius dari kehadiran Yahya Cholil ke Israel, yang disebut oleh pemimpin AJC sebagi peristiwa historis mengingat tidak adanya hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia. Perlu adanya pelajaran bahkan “hukuman” sosial terhadap langkah Yahya Cholil karena dampak kehadirannya yang mencoreng muka bangsa ini.

Pertama, bagaimana mempertanggungjawabkan muka dan moral politik luar negeri Indonesia kepada dunia, terutama kepada warga Palestina. Lepas kehadiran Yahya Cholil di Yerusalem, Kementerian Luar Negeri Palestina dan kelompok perlawanan Hamas melayangkan siaran pers yang isinya mengecam bahkan mengutuk tindakan yang dilakukan Yahya Cholil seraya mengingatkan dan mengapresiasi hubungan sejarah dan politik luar negeri pemerintah Indonesia terhadap Palestina.

Kedua, bagaimana mempertanggungjawabkan ini kepada publik Indonesia karena rasa malu yang harus turut mereka tanggung karena menjadi korban hasbara Israel yang sejak lama berusaha mendapatkan simpati dan dukungan Indonesia melalui pelbagai cara, termasuk dengan mengundang Yahya Cholil. Betapa naifnya Yahya Cholil yang mencoba untuk memisahkan urusan itu sebagai urusan pribadinya, bukan NU dan apalagi urusan Indonesia, padahal posisinya tetaplah pejabat publik. Apa yang sudah tercoreng dari keteguhan sikap bangsa Indonesia terhadap penjajahan Israel dengan kehadiran Yahya Cholil haruslah dikatakan sebagai bukan atas nama kami. Not in our name.

Ketiga, bagaimana mempertanggungjawabkan ini kepada sejarah politik perjuangan bangsa Indonesia dan amanat pendiri bangsa yang terumuskan dalam Pembukaan Konstitusi. Pendiri bangsa sudah mengajarkan bahwa menolak atau memboikot penjajah adalah dakwah dan pelajaran yang lebih jelas, tegas, dan bermakna daripada bersikap “gampangan” terhadap penjajah.

Seberapa pun besar dan pentingnya NU — apalagi jika ternyata Yahya Cholil tidak sedang mewakili NU — bagi kepentingan nasional, NU atau sikap elitenya tetaplah tidak boleh lebih besar atau bahkan menderogasi kepentingan nasional. Tidak boleh juga lebih penting daripada semua nilai yang sudah kita praktikkan dan ajarkan mengenai hak kemerdekaan setiap bangsa kepada generasi penerus kelak.

Semoga tak ada lagi pikiran naif bahwa kita bisa berjuang dan mendakwahkan kemanusiaan dengan gagah berani di forum undangan organisasi lobi Israel. Kalau perjuangan Palestina ditentukan soal siapa yang paling berani berdakwah dan mengajari kemanusiaan di forum buatan Israel, maka tak ada yang bisa berjuang kecuali karena diundang oleh Zionis Israel. Dan Israel hanya mengundang mereka yang dianggap akan menguntungkan posisinya. Apakah sejarah menunjukkan kebebasan Afrika Selatan dari belenggu apartheid atau kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme diraih dengan bersedia diundang penjajah untuk mendakwahkan kemanusiaan dan kasih sayang kepada penjajah?

Mengusahakan “perdamaian antara Israel-Palestina” memang enak didengar telinga. Tapi, di dunia nyata, terminologi seperti itu justru menganggap penjajah dan yang terjajah berada pada posisi moral yang sama. Bagamaimana bisa seruan untuk hidup berdampingan terus menerus digaungkan tetapi pada saat yang sama praktik penjajahan dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina tetap dibiarkan.

Dengan segala hormat saya kepada Kiai Yahya Cholil Staquf, kalau kita tidak bisa berbuat banyak untuk Palestina, setidaknya jangan lukai hati mereka dengan pretensi demi membela Palestina atau heroisme kalimat epik: “berjuang di kandang lawan”. Padahal, Palestina jelas mengajak masyarakat sipil dunia untuk melakukan BDS: Boycott, Divestment and Sanctions. Sikap dan posisi yang telah Anda ambil harus menjadi pelajaran dan dikoreksi oleh publik bahkan negara.[] (Hertasning Ichlas adalah Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia)

[IndoPress]

Comments

comments